AWAL PERTUMBUHAN KOPERASI INDONESIA

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed

1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai

sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik

dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang

berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.

    Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada

kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula

koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang

konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan

penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan

koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada

kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki

beberapa jenis kegiatan usaha. 

Koperasi serba usaha ini mengambil

langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih

dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi

bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan

penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan

kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih

di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam.

Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping

banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid

yang dipegangnya (Djojohadikoesoemo, 1940, h 9). 

Setelah beliau

mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah

dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf

Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika

ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen

(koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi

simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari

cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah

dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam

yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung

dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908

menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian

pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi

yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko

koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di

Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan

kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia

Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi

suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam

hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431 yang berisi

antara lain :

a. Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;

b. Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;

c. Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal;

dan di samping itu diperlukan biaya meterai 50 gulden.

Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng

Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan “Syirkatul Inan” atau disingkat

(SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager

adalah K.H. Hasyim Asy ‘ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji

Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul WAhab Tambakberas di

mana branndkas dilengkapi dengan 5 macam kunci yang dipegang oleh 5

anggota. Mereka bertekad, dengan kelahiran koperasi ini unntuk dijadikan

periode “nahdlatuttijar” . 

  Proses permohonan badan hukum direncanakan

akan diajukan setelah antara 2 sampai dengan 3 tahun berdiri.

Berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam ketetapan

Raja no 431/1915 tersebut dirasakan sangat memberatkan persyaratan

berdiriya koperasi. Dengan demikian praktis peraturan tersebut dapat

dipandang sebagai suatu penghalang bagi pertumbuhan koperasi di

Indonesia, yang mengundang berbagai reaksi. Oleh karenanya maka pada

tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H.

Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk

Bumi Putera untuk berkoperasi.

Hasil dari penelitian menyatakan tentang perlunya penduduk Bumi

putera berkoperasi dan untuk mendorong keperluan rakyat yang

bersangkutan. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat ( Volkscredit Wezen ).

Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927

di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang

juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau

menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh

Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada

tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan

kongres koperasi tersebt menyatakan bahwa untuk meningkatkan

kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam

koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930

didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:

a. memberikan penerangan kepada pengusaha-pengusaha Indonesia

mengenai seluk beluk perdagangan;

b. dalam rangka peraturan koerasi No 91, melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi, serta memberikan

penerangannya;

c. memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan

pengangkutan, cara-cara perkreditan dan hal ihwal lainnya yang

menyangkut perusahaan-perusahaan;

d. penerangan tentang organisasi perusahaan;

e. menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia

( Raka.1981,h.42)

DR. J.H. Boeke yang dulunya memimpin “Komisi Koperasi” 1920

ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Koperasi yang pertama.

Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian

dalam berntuk Gouvernmentsbesluit no.21 yang termuat di dalam Staatsblad

no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915.

Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan

golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu

berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun

1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan

Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur

Asing.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

              http://jibon89.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-perkembangan-ekonomi-koperasi-di-indonesia/

SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI DIINDONESIA

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda.De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadiBank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi.Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.
- Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan bahasa derah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa di daerah setempat

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya,yang isinya:

- Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

 Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia.Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus.Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

              http://jibon89.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-perkembangan-ekonomi-koperasi-di-indonesia/